PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan MA No.555/Pid.Sus/2023/PN.Stb)
Keywords:
Pertanggungjawaban Pidana, Perangkat Desa, Pemalsuan Dokumen, Pelayanan PublikAbstract
Perdagangan orang (trafficking in persons) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sangat serius karena tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga hak asasi manusia secara universal. Kejahatan ini kerap terjadi dengan modus yang kompleks, melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi korban, terutama perempuan dan anak-anak, untuk kepentingan ekonomi pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan sebagai bahan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana telah dipenuhi menurut dakwaan, pengadilan memutuskan membebaskan terdakwa karena tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan. Temuan ini menyoroti pentingnya pembuktian yang kuat dalam perkara perdagangan orang serta urgensi perbaikan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan
References
Alfitra. (2014). Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Ansori Sabuan, d. (1990). Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.
Farhana. (2010). Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, A. (2009). Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Hatta, M. (2012). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty.
Kuffal. (2008). Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press.
Mahandana, S. Y. (2015). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. Ilmu Hukum.
Moeljatno. (2008). Asas- Asas Hukum Pidana . Jakarta: Reneka Cipta.
Muhammad, R. (2006). Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.
Nuraeny, H. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Pramono, M. A. (2011). Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sahetapy, J. (1987). Victimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Simangunsong, S. R. (2023). Jurnal Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Universitas 17 Agustus 1945.
Simanjuntak, N. ( 2009). Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sinaga, O. (2010). Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara. Unpad.
Suhasril, M. T. ( 2010). Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Utrecht, E. (1994). Hukum Pidana II. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
