PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PERBUATAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan Mahkama Agung No:813.K/Pid/2023)
Keywords:
Pertanggungjawaban Pidana, Perangkat Desa, Pemalsuan Dokumen, Pelayanan PublikAbstract
Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka di peroleh gambaran, bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dalam Tindak Pidana pembunuhan berencana Putusan MA No:813.K/Pid/2023, jaksa penuntut umum mendakwa dengan melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tentang pembunuhan berencana, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan.
References
Ansori Sabuan, d. (1990). Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.
Hamzah, A. (2009). Terminologi Hukum Pidana. Jakarta:: Sinar Grafika.
Kuffal. (2008). Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press.
Mahandana, S. Y. (2015). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. Ilmu Hukum.
Moeljatno. (2008). Asas- Asas Hukum Pidana . Jakarta: Reneka Cipta.
Muhammad, R. (2006). Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.
Sahetapy, J. (1987). Victimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sahetapy, J. E. (2009). Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Malang: Setara Press.
Simanjuntak, N. ( 2009). Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suhasril, M. T. ( 2010). Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Utrecht, E. (1994). Hukum Pidana II. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
