FILOSOFI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Abstract

Filosofi kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia berlandaskan pada prinsip maqāṣid al-syarī’ah, yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai dasar syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 28 E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945, menetapkan kewajiban konsitusional negara untuk melindungi hak warganegara guna melaksankan keyakinan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuh kembang kehidupan beragama di Indonesia.

Adapun yang menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian hukum yuridis normatif, yaitu  penelitian kualitatif, dengan menganalisis asas-asas hukum dan norma hukum, tertulis didalam Undang-Undang. Maka penelitian mengenai Filosofi kewenangan kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia. Hubungannya dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945, (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023  tentang Cipta Kerja.

Implementasi kewenangan lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antar lembaga, kesadaran pelaku usaha, serta kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Dengan mengatasi tantangan ini, kelembagaan sertifikasi halal dapat berperan lebih optimal dalam memberikan jaminan halal yang terpercaya dan mendukung daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional.