REKONTRUKSI UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG SANKSI HUKUM TERHADAP PENCAN TUMAN SERTIFKAT HALAL TANPA IZIN BPJPH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait sanksi hukum terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Latar belakang penelitian ini muncul dari maraknya peredaran produk yang mengklaim kehalalannya tanpa melalui prosedur resmi, yang berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat dan merugikan pelaku usaha yang mematuhi regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen hukum, peraturan pelaksana, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sanksi dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 masih memerlukan penegasan dan harmonisasi, khususnya mengenai jenis sanksi administratif dan pidana, besaran denda, serta mekanisme penegakan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sanksi hukum yang lebih jelas, tegas, dan efektif agar tujuan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dapat tercapai. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi sertifikasi halal di Indonesia.