ANALISIS HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Abstrak

Perkawinan anak di bawah umur merupakan persoalan hukum dan sosial yang masih terjadi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, dalam keadaan tertentu orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan. Pemberian dispensasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta dampak yang mungkin timbul dari perkawinan pada usia anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan, serta penerapan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan merupakan kewenangan pengadilan yang harus didasarkan pada alasan yang kuat dan keadaan mendesak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mempertimbangkan permohonan, hakim tidak hanya memperhatikan alasan yang diajukan pemohon, tetapi juga kondisi anak, kesiapan fisik dan psikis, pendidikan, kesehatan, serta potensi dampak perkawinan terhadap kehidupan anak. Dengan demikian, pemberian dispensasi perkawinan harus ditempatkan sebagai upaya pengecualian dan bukan sebagai jalan untuk mengesahkan perkawinan anak secara umum, dengan tetap mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak