ANALISIS YURIDIS AMBIGUITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SUMATERA UTARA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 68/PUU-XII/2014)
Kata Kunci:
Analisis Yuridis, Ambiguitas Perkawinan Beda Agama, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014Abstrak
Ambiguitas hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, akibat ketidaksesuaian antara hukum agama, hukum positif negara, dan hak konstitusional warga untuk memilih pasangan hidup. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 yang menolak legalitas perkawinan beda agama dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi, terutama di tengah masyarakat yang multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan analisis yuridis atas ambiguitas tersebut serta mengevaluasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik perkawinan beda agama di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan terhadap ambiguitas perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas hukum perkawinan beda agama di Sumatera Utara menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi, karena tidak sinkronnya antara hukum agama, hukum positif, dan hak konstitusional warga. Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 mempertegas hal ini, sehingga banyak pasangan beda agama kesulitan menikah secara sah di Indonesia
Referensi
Buku
Abd. Shomad, Hukum Islam, Cetakan 2, (Jakarta: Kencana, 2012).
Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2004.
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 1999).
Abdul Thalib dan Admiral, Hukum Keluarga Dan Perikatan, (Pekanbaru: UIR Press, 2007).
Adon Nasrullah Jamaludin, Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran
Negara No. 3019.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006, Lembaran Negara tahun 2006 No. 124, Tambahan Lembaran Negara No. 4674.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Tentang Administrasi Kependudukan).
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Indonesia (2017).
Jurnal
A. Millati Azka A. M., Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha’I dengan Islam: Studi Praktik di Banyuwangi Jawa Timur, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).
Bintang Ulya Kharisma, “Polemik Putusan Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)”, Pro Hukum, Vol. 11, No. 1, Juli 2022, hlm. 165-175.
Dedeh Kurnia, Rahmi Zubaedah, “Analisis Yuridis Terhadap Pelegalan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”. Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 34.
