PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI ERA DIGITAL

Abstrak

Perkembangan era digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas korporasi, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Digitalisasi industri, penggunaan teknologi berbasis data, dan sistem otomatisasi produksi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga berpotensi menimbulkan tindak pidana lingkungan hidup apabila tidak dikendalikan secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di era digital serta bentuk penegakan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik terhadap badan hukum maupun pengurusnya. Di era digital, pembuktian semakin kompleks karena melibatkan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, integrasi teknologi pengawasan, serta optimalisasi sanksi administratif dan pidana guna menciptakan efek jera dan keadilan lingkungan.