Secure And Fair Elections dari Kebijakan Calon Kepala Daerah Petahana
Cuvinte cheie:
Keadilan, Petahana, Pemilihan Kepala DaerahRezumat
Persaingan yang adil dan setara sangat perlu untuk diterapkan, karena banyak kasus yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia justru kepala daerah petahana mendapatkan banyak keuntungan. Ada juga pada akhirnya berakhir dalam pendiskualifikasian calon kepala daerah petahana. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yudiridis. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Penelitian ini bersifat perskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam biang hukum. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis normative kualitatif yaitu dengan membahasa dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh beradasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Kemudian data yang duperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian ayng disusun secara sistematis, logis dan rasional.Larangan menggunakan kewenangan yang menguntungkannya menjadi suatu perdebatan dalam proses pemilu. Pada sisi ini kita ketahui bersama tentu semua kebijakan yang diambil oleh petahana pastilah kebijakan yang menguntungkan dirinya sejak hari dia terpilih karena calon petahana memiliki kecendrungan masih ingin melanjutkan masa jabatannya untuk dua kali. Keadilan dalam pemilihan untuk mencegah atu mengoreksi ketidakbebasan dan/atau menghukum pelanggaran. Pencegahan tidak semerta-merta berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses pemilu. Pencegahan dalam konsep ini berarti adanya upaya mendorong pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan pemilu.
Referințe
L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paaramita, 1993).
Internatioanl IDEA, Electoral Juctice: an Overview of the International IDEA Handbook, (Swedia: Trydelts Tryckeri AB, 2010).
Bakhrul Amal, “Kewenangan Mengadili oleh BAWASLU atas sengketa proses pemilu yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum”, Jurnal : Masalah-masalah Hukum, Volume 48, Nomor 3, Juli 2019.
Siti Muslikhatul Ummah, “Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu”, Unnes Political Science Journal, Volume 1, Nomor 1 Januari 2017.
Yessinia Bela Abidin dkk, “Pelaksanaan konstitutional Bawaslu sebagai Lembaga Pengaawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu”, Jurnal: Halu Oleo Legal Research, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020.
Eny Susilowati, “Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran PEMILU di Kecamatan Pahandut Palangkaraya”, “Morality: Jurnal Ilmu Hukum”, Volume 5 Nomor 1 Juni 2019.
Web
Prayudha, “Bagikan Ponsel Pintar, Danny Pumanto Jalnkan Program Pembangunan”, https://news.okezone.com/read/2018/03/29/340/1879395/bagikan-ponsel-pintar-danny-pomanto-jalankan-program-pembangunan , diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.
Michael Hangga Wismabrata, “Dugaan Kampanye terselubung Petahana di Pilkada Ogan Ilir, lantik karang taruna hingga Bantuan Covid-19”, https://regional.kompas.com/read/2020/09/26/12580051/dugaan-kampanye-terselubung-petahana-di-pilkada-ogan-ilir-lantik-karang?page=all , diakses pada tanggal 1 Oktober 2021
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang
