KONSEP TANAH ULAYAT/ADAT DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM

Rezumat

Hak ulayat atau dikenal dengan hak purba disebut juga dengan hak pertuanan adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (clanlgenslstan) sebuah serikat desa-desa (dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalan lingkungan wilayahnya. Masyarakat adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah yang disekitarnya kaena tanah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat. Hak ulayat diakui dan dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan, “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannnya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat muncul dalam beragam bentuk, Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara), khususnya hak milik individu dan hak komunal (hak ulayat). Penyelesaian penelitian ini dilihat dari teori yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, dan Kepastian Hukum