ANALISIS YURIDRIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp)

Abstract

Tindak pidana narkotika, khususnya peran pengedar, merupakan ancaman serius yang merusak struktur sosial dan ekonomi. Upaya penegakan hukum di Indonesia terus dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini mengkaji penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkotika melalui analisis putusan pengadilan sebagai wujud konkret dari penegakan hukum. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pengedar narkotika, serta relevansi dan kesesuaian penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap dokumen putusan pengadilan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terutama dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, serta studi literatur dari buku-buku hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, termasuk alat bukti yang sah dan keterangan saksi, untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana pengedar narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Analisis yuridis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam membedakan peran terdakwa sebagai "pengedar" dan bukan hanya "pemakai," yang berdampak pada jenis hukuman yang dijatuhkan. Putusan hakim dinilai telah mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan narkotika, meskipun seringkali tantangan dalam praktik adalah menentukan peran pasti dari setiap pelaku