Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pencabulan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya pergeseran paradigma hukum pidana anak, dari pendekatan retributif yang memandang anak sebagai miniatur orang dewasa menuju pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak, yang ditegaskan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pergeseran ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip progresif tersebut, khususnya diversi dan keadilan restoratif, diimplementasikan dalam praktik penanganan kasus-kasus yang kompleks dan sensitif seperti pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana landasan hukum dan konsep pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam SPPA; dan kedua, bagaimana efektivitas penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tersebut serta tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah menyediakan kerangka hukum yang modern dan progresif, terdapat kesenjangan signifikan antara idealisme hukum (law in books) dan praktik penegakannya (law in action). Penerapan diversi dalam kasus pencabulan, yang seharusnya menjadi prioritas, sering kali mengalami kegagalan. Faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, preferensi masyarakat dan keluarga korban yang masih kuat terhadap pendekatan retributif, serta ketidakmampuan keluarga pelaku untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi diversi tidak disebabkan oleh cacat pada teks undang-undang, melainkan oleh hambatan institusional dan sosiokultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang tidak hanya terbatas pada revisi kebijakan, tetapi juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan edukasi publik untuk mengubah paradigma retributif menjadi restoratif