PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI RUMAH SAKIT AWAL BROS PEKANBARU
Parole chiave:
Perlindungan, Hukum, Tenaga KesehatanAbstract
Perlindungan Hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara atau lembaga hukum untuk memberikan rasa aman, kepastian, keadilan, serta pengakuan terhadap hak-hak seseorang agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hukum. Sedangakan Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan adalah segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya, baik terhadap risiko hukum, kekerasan, maupun tuntutan yang timbul akibat pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, yaitu aturan-aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Yang berhubungan dengan tenaga kesehatan di Rumah sakit Awal Bros Pekanbaru.
Adapun kesimpulan setelah dilakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Tugas di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adal Pengaturan hukum terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan mencakup hak untuk memperoleh perlindungan hukum, keamanan dalam bekerja, serta kesempatan untuk mengembangkan kompetensi masih kurang efektif. Pemerintah bersama organisasi profesi perlu melakukan sosialisasi intensif mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan hukum kesehatan, seminar, dan penyuluhan di rumah sakit atau institusi pendidikan kesehatan
Riferimenti bibliografici
Azwar, A. (2010). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara.
Azrul Azwar, (2004) Pengantar Administrasi Kesehatan, Jakarta: Bina Rupa Aksara.
Effendy, N. (2009). Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: EGC.
Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2009). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2009). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
Hatta, Gemala R., (2008) Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan, Jakarta: EGC.
Isfandyarie, A. (2006). Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Notoatmodjo, S. (2012). Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.
Notoatmodjo, S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muchsin, (2003) Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
R. Laica Marzuki, (2001) Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty.
M. J. Hanafiah dan Amir, (2009) Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
Philipus M. Hadjon, (1987) Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu
Kusmaryanto, C. B. (2011). Etika Biomedis: Panduan Etika Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Kanisius.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sulistyowati, N. (2018). Hukum Kesehatan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
