KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PASAL 48 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG IZIN MEMUNGUT SUMBANGAN DI WILAYAH BPBD KOTA MEDAN

Abstract

kajian hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelaah hukum sebagai gejala sosial dan sebagai sistem norma. Kajian ini tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam Masyarakat. Bencana Alama adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, yang mengakibatkan gangguan serius terhadap kehidupan, lingkungan, serta menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah peneltian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yang mengkaji tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan kajian hukum tentang pelaksanaan pasal 48 peraturan daerah kota medan nomor 2 tahun 2018 tentang izin memungut sumbangan di wilayah BPBD kota medan. 

Adapun hasil penelitian yang dihasilkan dlam penelitian ini adalah Berdasarkan peraturan yang ada tentang bencana alam maka, apabila terjadi bencana alam maka untuk dapat memungut sumbangan bencana alam wajib mempunyai izin dari pemerintah kota medan.

Faktor-Faktor penyebab masyarkat memungut sumbangan apabila terjadi bencana alam di Kota Medan adalah antara lain: untuk sosial kemasyarkatan, lemahnya pengawasan, rendahnya keasadaran hukum msyarakat, lemahnya penegakan hukum. Jika ada individu atau organisasi yang melakukan pengumpulan dana untuk korban bencana (misalnya lewat media sosial, kotak amal keliling, atau konser amal) tanpa izin resmi dari BPBD atau dinas sosial