PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DESA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK

Rezumat

Tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pelayanan publik desa merupakan kejahatan yang kian marak terjadi di berbagai daerah. Perangkat desa, sebagai ujung tombak pelayanan administratif, memiliki akses dan wewenang untuk mengelola dokumen publik. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum perangkat desa untuk memalsukan surat keterangan, dokumen kependudukan, hingga data pertanahan, yang berdampak langsung pada hak-hak masyarakat dan integritas pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam kasus pemalsuan dokumen pelayanan publik berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut dan upaya pencegahannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, penelitian yang mengkaji norma-norma hukum dan perundang-undangan dihubungkan dengan petanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan bukti dokumen pelayanan publik. Dengan menggunakan analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perangkat desa dapat diterapkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 tentang pemalsuan surat, serta Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Bentuk tindak pidana yang umum dilakukan meliputi pemalsuan surat keterangan administratif dan manipulasi data dalam buku kependudukan maupun pertanahan. Faktor penyebabnya meliputi motif ekonomi, lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman hukum, dan budaya nepotisme. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara struktural melalui penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta penegakan hukum yang tegas.