PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TANPA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DALAMPERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MEDAN
Cuvinte cheie:
Penegakan hukum, STNK, lalu lintas, kendaraan bermotor, Kota Medan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009Rezumat
Kehadiran kendaraan bermotor tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kota Medan menjadi ancaman serius bagi ketertiban lalu lintas dan keselamatan masyarakat. Kendaraan tanpa STNK tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga rentan digunakan dalam tindak kriminal serta menyulitkan upaya penegakan hukum dan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan tanpa STNK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa STNK di Kota Medan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan maupun pendukung, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan observasi lapangan, serta dukungan data sekunder dari dokumen hukum dan laporan resmi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum efektif akibat keterbatasan personel dan sarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang belum kuat. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan kerja sama antar lembaga, pemanfaatan sistem tilang elektronik (ETLE), reformasi administrasi pelayanan STNK, dan pelibatan masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan mewujudkan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeadilan di Kota Medan.
Referințe
Ali, A. (2012). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana.
Ali, Zainuddin. (2010). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Ali, Zainuddin. (2021). Hukum dan Masyarakat: Teori dan Implementasi. Jakarta: Kencana.
Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut. (2023). Laporan Tahunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan. Medan: Ditlantas Polda Sumut.
Fadjar, M. (2017). Hukum dan Perubahan Sosial: Perspektif Sosiologi Hukum. Rajawali Press.
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Undang-Undang
Rahardjo, S. (2016). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Brimob Polri.
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Jurnal
Al Ikhwan, A. (2024). Tinjauan yuridis pidana denda dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (di Polres Luwu Utara). Jurnal Ar-Risalah, 10(2), 89–102. https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/5285
Antony, M. F., & Harahap, S. B. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Studi Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang. Mahkamah:
