ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI PASCA ITSBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
Parole chiave:
Itsbat Nikah, perkawinan sirih,Abstract
Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya terkait status keperdataan istri, perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak istri yang melekat dalam hubungan perkawinan. Itsbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu “itsbat” dan “nikah”. Itsbat (إثبات) berarti penetapan, kepastian, pencatatan atau verifikasi sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad dan berkumpul.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan normatif melalui kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta yurisprudensi melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Medan dan telaah langsung terhadap berkas putusan itsbat nikah tahun 2022–2024.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca itsbat nikah, istri memperoleh kedudukan hukum yang sah sebagai istri dihadapan negara. Dengan demikian Penetapan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan bertujuan untuk memulihkan dan melindungi hak-hak perdatanya seorang istri yang selama perkawinan siri tidak terpenuhi secara utuh, termasuk hak untuk menuntut cerai, hak atas nafkah terutang, hak waris dan hak atas harta bersama (gono-gini) jika terjadi perceraian akibat tidak adanya akta nikah sebagai alat bukti autentik.
Riferimenti bibliografici
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Kencana Prenada Media Group:Jakarta), 2006.
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Kencana:Jakarta), 2005.
Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, Kamus Al-Bisri Arab Indonesia, (Pustaka Progresif:Surabaya), 1999.
Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, (Humanities Genius:Makassar), 2020.
Burhanuddin, Nikah Siri: Menjawab Semua Pentanyaan Tentang Nikah Siri (Medpress: Yogyakarta), 2012.
Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, (Visimedia:Jakarta), 2007, Cet.I, hal. 22
Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan:Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Sinar Grafika:Jakarta), 2010.
Ahmad Fauzi, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Al-Ahwal.
Alessandra Mikha Zougiraa, Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan yang Belum Tercatat di Catatan Sipil, Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen, Vol. 12 No. 5 Nov 2024, hal. 4.
Khoirul Anam, S.Sy., M.H.I., Studi Makna Perkawinan dalam Persepektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung, Vol.64, hal.6, anamicku@yahoo.com.
Marwin, Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 06, No. 02, Juli 2014, hal. 110
