KEKUATAN MENGIKAT EKSEKUSI PUTUSAN KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Autori

  • Muhammad Sofyan Attsauri Lubis Universitas Muslim Nusantara
  • syahrul bakti harahap universitas muslim nusantara

Cuvinte cheie:

Kekuatan Mengikat Putusan,, Eksekusi Putusan, Nafkah Anak Mumayyiz,, Pengadilan Agama Medan.

Rezumat

Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk hidup berpasangan dan tidak mungkin melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sesama. Aristoteles merumuskan manusia sebagai zoon politicon, yakni makhluk yang secara kodrati senantiasa terdorong untuk menjalin kebersamaan dengan orang lain. Kehidupan bersama menjadi ciri esensial eksistensi manusia, dan hanya individu dengan kondisi tertentu yang mampu mengasingkan diri sepenuhnya dari lingkungannya. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Dalam perspektif hukum, perceraian merupakan tindakan sadar pasangan suami istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Fenomena ini menjadi keniscayaan ketika berbagai upaya penyelesaian melalui jalan damai, termasuk musyawarah, tidak lagi membuahkan kesepakatan. Pada titik tersebut, jalur peradilan menjadi forum yang sah untuk mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan kehidupan masing-masing pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study), yakni suatu bentuk penelitian lapangan yang berfokus pada lokasi tertentu untuk menelaah gejala objektif sebagaimana adanya. Studi kasus memiliki karakteristik khusus, sebab ia diarahkan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan yang bersifat spesifik, baik menyangkut individu, kelompok, maupun komunitas yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian, putusan Pengadilan Agama mengenai kewajiban pemberian nafkah anak mumayyiz akibat perceraian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban. Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Medan, pelaksanaan eksekusi nafkah anak masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum pihak yang wajib membayar nafkah serta kesulitan dalam proses eksekusi, sehingga pemenuhan hak-hak anak belum selalu terlaksana secara optimal.

Referințe

Buku

Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2016.

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.

M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2014.

Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Descărcări

Publicat

2026-07-01

Număr

Secțiune

Articles